5 BUPATI MANGKIR BAHAS PEMEKARAN, SULTRA

5 BUPATI MANGKIR BAHAS PEMEKARAN, SULTRA

Senin, 15 Juni 2015 | 21:26 WIB

KENDARI, KOMPAS.com - Kecewa dengan ketidakhadiran lima bupati dalam rapat evaluasi pemekaran kabupaten, sejumlah anggota komisi II DPR RI memilih walk out dari ruangan rapat kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (15/6/2015). 

Wakil Gubernur Sultra HM Saleh Lasata yang memimpin rapat terpaksa membatalkan rapat dan meminta maaf kepada anggota komisi II DPR RI tersebut. 

“Kami bahkan sudah melayangkan undangan dua kali kepada lima bupati untuk menghadiri rapat evaluasi pemekaran dengan komisi II DPR RI, kita lihat sendiri ada yang diwakili. Dalam kesempatan ini juga saya minta maaf kepada bapak-bapak anggota komisi II DPR RI,” kata HM Saleh. 

Kelima bupati yang tak hadir dalam rapat tersebut, yakni bupati Konawe Selatan, Konawe Utara, Wakatobi, Bombana dan bupati Kolaka Utara. Dua kabupaten di antaranya diwakili oleh asisten. Sementara Wakil bupati Bombana Masyura dan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman, datang setelah sejumlah anggota DPR RI meninggalkan rapat tersebut. 

Anggota komisi II DPR RI, Adian Napitupulu mengatakan, ketidakhadiran para kepala daerah bisa menjadi penghinaan terhadap parlemen. Karena jelas DPR itu merupakan salah satu lembaga tinggi negara. 

“Kecewa ya, sakitnya tuh di sini rasanya. Kita ini kan datang ke mari (Kendari) dari jauh-jauh untuk melakukan evaluasi terhadap daerah otonomi baru yang kita harapkan bisa kita gunakan untuk menyempurnakan ketika ada daerah otonomi baru nantinya. Nah, ketika sudah sampai di sini, para bupati tidak hadir apa yang mau dievaluasi," ungkap Adian Napitupulu di kantor Gubernur Sultra, Senin (15/6/2015). 

Pertemuan ini, kata Adian, sangat penting buat DPR dan pemda karena nantinya akan menjadi bahan evaluasi dalam pengajuan daerah otonomi baru. 

“Apa kita setujui atau tidak tergantung hasil evaluasianya. Semakin lama evaluasi berjalan semakin lama juga diputuskan, dan tak hanya itu, ini juga bisa berdampak terhadap anggaran,” terangnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria menjelaskan, kunjungan komisi II adalah untuk mendengarkan pembahasan dari lima daerah pemekaran, karena komisi II melalui panitia kerja (panja) Daerah Otonomi Baru (DOB) akan membahas dengan

Kemendagri tentang daerah-daerah yang akan dimekarkan. Karena dalam pertemuan tadi tak satupun bupati yang hadir, pihaknya memutuskan pembahasan ini DOB ditunda dan ke depannya akan dijadwal ulangi. 

“Ke depan apakah kembali ke Sultra atau kita panggil ke pusat. Kita juga merekomendasi ke Kemendagri dan Menteri Keuangan untuk dipertimbangan bantuan-bantuan dana dari pemerintah pusat,” tegasnya. 

Untuk itu, Riza berharap agar para bupati perlu memberikan perhatian khusus terhadap kehadiran DPR RI dari komisi II sebagai institusi negara. Karena sebenarnya, tambah Riza, pihaknya ingin membantu pemerintah daerah agar dapat mempercepat pembangunan daerah dengan mendengar langsung kemajuan dan hambatan yang dihadapi oleh DOB tersebut.

http://regional.kompas.com/read/2015/06/15/21265761/5.Bupati.Mangkir.Bahas.Pemekaran.Adian.Bilang.Sakitnya.Tuh.di.Sini

Share this post